Organisasi dan Manajemen

Bentuk Organisasi
Menurut Hanel :
Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel
Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum
• Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan
• Sub sistem koperasi :

• individu (pemilik dan konsumen akhir)
• Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
• Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Menurut Ropke :
Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke
Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.
• Identifikasi Ciri Khusus

• Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
• Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
• Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
• Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

• Sub sistem

• Anggota Koperasi
• Badan Usaha Koperasi
• Organisasi Koperasi

Di Indonesia :
Bentuk organisasi di Indonesia
Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.
• Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas
•Rapat Anggota,
• Wadah anggota untuk mengambil keputusan
• Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

• Penetapan Anggaran Dasar
• Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
• Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
• Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
• Pengesahan pertanggung jawaban
• Pembagian SHU
• Penggabungan, pendirian dan peleburan

 Hirarki Tanggungjawab

1. Pengurus Koperasi

    Pengurus koperasi adalah orang-orang yang bekerja di garis depan, mereka adalah otak dari gerakan  koperasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu koperasi.
    Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

•         Tugas

•         Mengelola koperasi dan usahanya

•         Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi

•         Menyelenggaran Rapat Anggota

•         Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus

•         Wewenang

•         Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

•         Meningkatkan peran koperasi

 

2. Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus.
. 

3. Pengawas

    Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

    Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi.

•         Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu:

           - mempunyai kemampuan berusaha

           - mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya.

Pola Manajemen

Dilihat dari perangkat dan mekanisme kerja, manajemen koperasi tampaknya memiliki kekhususan dan aturan tersendiri, dibandingkan dengan badan/lembaga/organisasi lainnya, misalnya manajemen pada perseroan terbatas. Kekhususan tersebut mempunyai dampak dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi. Adanya peran serta dari anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi memberi kesan campur tangan anggota dalam manajemen, sehinnga manajemen koperasi kelihatan rumit.
Pada dasarnya manajemen meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi, pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus. Pasal 32 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa1 )pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha ;2) dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola,maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan ;3) pengelola bertanggung jawab kepada pengurus ;4) pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan pasal 32 tersebut mengandung arti bahwa pengurus dapat mengangkat atau tidak mengangkat pengelola, bergantung pada kemampuan pengurus dan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, unsur yang ada dalam manajemen koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengelola usaha dan pengawas. Hal itu berlainan dengan,misalnya pada perseroan terbatas, dimana manajemen dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris.pengurus dan pengelola seolah-olah dua lembaga yang berdiri sendiri, padahal tidak demikian,karena pengelola diangkat oleh pengurus, sehingga kedudukannya hanya sebagai pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi.

sumber : www.google.com
               http://ayusuliestya.wordpress.com/2010/12/28/bentuk-organisasi-hirarki-tanggung-jawabdanpolamanajemen/

www.gunadarma.ac.id

Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi

Pengertian koperasi menurut :

·         Definisi ILO

·         Definisi Chaniago

·         Definisi Dooren

·         Defiinsi Hatta

·         Definisi Munkner

·         Definisi UU No. 25 / 1992

Definisi ILO

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

•Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

•Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

•Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

•Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

•Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

•Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Definisi Arifinal Chaniago (1984)

•Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

Definisi P.J.V. Dooren

•There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective

Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

•Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’

Definisi Munkner

•Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

Tujuan Koperasi 

Tujuan utama koperasi adalah memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta membagi tata perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Prinsip-prinsip Koperasi

 

 Prinsip-prinsip Munkner

•  Keanggotaan bersifat sukarela
• Keanggotaan terbuka
• Pengembangan anggota
•  Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
• Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
• Koperasi sbg kumpulan orang-orang
• Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
•  Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi
•  Perkumpulan dengan sukarela
• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
•  Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale 

• Pengawasan secara demokratis
• Keanggotaan yang terbuka
• Bunga atas modal dibatasi
• Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai
• Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
• Netral terhadap politik dan agama

Prinsip Raiffeisen

• Swadaya
•  Daerah kerja terbatas
• SHU untuk cadangan
• Tanggung jawab anggota tidak terbatas
• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
•  Usaha hanya kepada anggota
•  Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Prinsip Schulze

• Swadaya
• Daerah kerja tak terbatas
• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
• Tanggung jawab anggota terbatas
• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Prinsip ICa

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat
• Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
• Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
• SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. 

Prinsip prinsip Koperasi Indonesia

Menurut UU No. 12/1967

• Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
• Adanya pembatasan bunga atas modal
• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
• Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Menurut  UU No. 25 / 1992

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

sumber : www.google.com

              http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_3631/title_bab-2-pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi/

www.gunadarma.ac.id

Konsep, Aliran dan Sejarah Koperasi

KONSEP KOPERASI

1. Konsep Koperasi Barat

Adalah koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

• Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat
-Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan,
-Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati
-Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

• Dampak Langsung Koperasi Terhadap Anggotanya
- Promosi kegiatan ekonomi anggota
- Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertical

• Dampak Tidak Langsung Koperasi Terhadap Anggota
- Pengembangan Kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan
- Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dg pemberian harga yang wajar antara produsen dg pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2. Konsep Koperasi Sosialis Adalah Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis

3. Konsep Koperasi Negara Berkembang
Karena koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembianan dan pengembangannya. Bertujuan meningkatkan kodisi social ekonomi anggotanya.


II. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

1. Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Ideologi Sistem Perekonomian Aliran Koperasi
Liberalisme/Kapitalisme Sistem Ekonomi Bebas Liberal Yardstick
Komunisme/Sosialisme Sistem Ekonomi Sosialis Sosialis
Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme Sistem Ekonomi Campuran Persemakmuran (commonwealth)

2. Aliran Koperasi

• Aliran Yardstick
- Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.
- Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi
- Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di
tangan anggota koperasi sendiri
-Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

• Aliran Sosialis
- Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah
melalui organisasi koperasi.
-Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

• Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
-Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
-Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
-Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

• “KEMAKMURAN MASYARAKAT BERDASARKAN KOPERASI” KARANGAN E.D. DAMANIK
Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara, yakni :

a. Cooperative Commonwealth School
-Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan agar prinsip- prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.
-M. Hatta dalam pidatonya tgl. 23 Agustus 1945 dg judul “Indonesia Aims and Ideals”, mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi (what we Indonesias want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth)

b. School of Modified Capitalism
Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari
kapitalis

c. The Socialist School
Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis.

d. Cooperative Sector School
Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara kapitalis dan sosialis.


III. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

1. Sejaran Lahirnya Koperasi
• 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit.
• 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS).
• 1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen.
• 1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze.
• 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

2. Sejarah Perkebangan Koperasi di Indonesia
• 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.
• 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.
• 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya.
• 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.
• 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
• 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta.
• 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
• Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.

sumber : www.google.com

              http://margarethazyhe.blogspot.com/2010/01/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi.html


www.gunadarma.ac.id

Sosiologi dan Politik II

Pengertian dari beberapa istilah sosiologi :

• Rakyat

          Rakyat  adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan.Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintah yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

• Bangsa      

          Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang cirri-cirinya adalah: memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Bangsa juga merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideology nasionalisme.

• Negara

          Negara adalah Satu kesatuan organisasi yang didalam nya ada sekelompok manusia (rakyat), wilayah yang permanent (tetap) dan memiliki kekuasaan yang mana di atur oleh pemerintahan yang berdaulat serta memiliki ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara segala instrument-instrumen yang ada didalam nya dengan kekuasaan yang ada.

• Desa

          Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

•  Kota

           Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.

•  Masyarakat

           Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

sumber:

http://fachmiulilmaulana.blogspot.com/2010/03/pengertian-bangsa-negara-warga-negara_09.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat

http://dechyku.wordpress.com/2010/12/12/definisi-masyarakat/

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota

Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi . Di Indonesia Otonomi Daerah bila dilihat dari sudut pandang daerah nya, pemerintah pusat menganggap bahwa pemekaran daerah yang selama ini dijalankan ternyata telah membebani anggaran negara. Sebab semakin banyak daerah yang melakukan pemekaran, semakin tinggi pula anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) menjelaskan, makin tingginya beban anggaran negara disebabkan pemekaran suatu daerah berdampak langsung pada penambahan anggaran baru dari mobil dinas, pembangunan kantor aparatur, hingga biaya operasional. Pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperbaiki layanan publik serta kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya pemekaran justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Adapun hasil dari otonomi daerah di Indonesia sampai sekarang ini dinilai bahwa pelaksanaannya secara keseluruhan sudah cukup baik dan menggembirakan.Berdasarkan data dari tahun 1999 daerah pemekaran yang sukses dan berhasil mencapai 58 daerah, kemudian yang bernilai sedang 54 daerah, yang gagal 8 daerah, dan yang tidak dinilai tiga daerah. Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ini cukup berhasil meski tidak semuanya.

Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, daerah menganggap bahwa pemerintah pusat dinilai kurang maksimal melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan program nasional, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan. Akibatnya, otonomi daerah yang sangat luas berhenti di tataran pemda atau tidak pernah sampai pada masyarakat. Banyak studi yang menyatakan pendekatan sentralistik telah gagal memberikan dampak manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi luas yang tidak diarahkan juga membuat kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Pemerintah harus lebih konsisten memberikan penguatan kepada daerah, termasuk mengikutsertakan daerah dalam penyusunan konsep dan desain program penanggulangan kemiskinan. Maka upaya pengerusutamaan pemberdayaan masyarakat dapat di jalankan secara menyatu dalam proses  prencanaan pembangunan daerah. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri sejak tahun 2007. Program ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDG’s). Hingga kini belum terlihat perbedaan penekanan atau prioritas terhadap daerah yang status pencapaiannya di bawah rata-rata nasional dengan daerah yang cukup berhasil mencapai indikator MDG’s. “DALAM Report on The Achievement of MDG’s Goals Indonesia 2010 tercatat hanya 16 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang dinilai mampu mencapai target. Pelibatan daerah secara penuh dalam program penanggulangan kemiskinan di perlukan. Artinya pemberdayaan masyarakat harus diletakkan di dalam upaya pembangunan daerah. Implikasi dari pandangan ini adalah perlunya mengganti istilah penanggulangan kemiskinan menjadi pemberdayaan masyarakat. Maka,esensi muatan desentralisasi urusan, pendekatan partisipasif, kapasitas pelayanan publik, akuntabilitas hasil capaian pembangunan, serta kesinambungan program secara formal dapat dilekatkan kepada peran dan tanggungjawab daerah (kabupaten/kota) sebagai daerah otonom. Dalam pelaksanaan pemerintah pusat harus mulai melepaskan intervensi PNPM Mandiri, namun tetap memastikan target capaian pada  2015 bersamaan dengan target pencapaian MDG’s. Apapun situasinya, pemerintah harus menetapkan komitmen kebijakannya untuk melapaskan bidang urusan pemberdayaan masyarakat kepada daerah (kabupaten/kota).

Sumber:  
http://Id.shvoong.com/law-and-politics/political-philosopy/2062077-pengertian-otonomi-daerah/

Seputar Indonesia, selasa 15 Maret 2011 hal.12

Seputar Indonesia, senin 25 April 2011 hal.13

www.gunadarma.ac.id

Sosiologi dan Politik

Sosiologi

• Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentu-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang terlah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbale-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dst.
• Struktur sosial merupakan susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kelompok,  kelas sosial,  nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial.
• Lembaga sosial merupakan pola yang terorganisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang terlahir dengan adanya berbagai budaya, sebagai suatu ketetapan yang tetap, untuk memperoleh konsep kesejahtraan masyarkat dan melahirkan suatu struktur.

Politik

• Proses politik adalah suatu interaksi (saling pengaruh mempengaruhi) antara beaatuk struktur/ lembaga dalam masyarakat yang keseluruh­annya (supra dan infra struktur) yang merupakan stryktur pol itik yang masing-masing melaksanakan fungsi “in-put” dan “out-put”.
• Struktur politik merupakan suatu “keseluruhan dari pengelompokan yang timbul dari masyarakat, baik berupa lembaga kenegaraan ma­upun kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pembuatan kebijak­an yang otoritatif dan mengikat masyarakat. 
• Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat.
  
  

Sumber:

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2144942-pengertian-lembaga-politik/ http://jurusankomunikasi.blogspot.com/2009/04/proses-sosial-dan-interaksi-sosial.html

http://blog.persimpangan.com/blog/2007/08/06/pengertian-politik-politics/

Indeks Kemiskinan Indonesia Tahun 2005-2010

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan merupakan musuh utama bagi negara berkembang termasuk negara kita ini,Indonesia. Sampai saat  ini pemerintah  belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi [makro] semata.
Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya "buttom-up intervention" dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha [enterpreneur].
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.
Faktor Penyebab Kemiskinan

• Laju pertumbuhan penduduk
• Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran. 
• Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan.
•  Tingkat pendidikan yang rendah.
• Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Indeks kemiskinan dibagi 2, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia dari tahun 2005-2010, yaitu tahun 2005 (2,78 %), 2006 (3,43 %), 2007 (2,99 %), 2008 (2,77 %), 2009 (2,50 %), dan 2010 (2,21 %). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks kemiskinan kedalaman Indonesia paling tinggi pada tahun 2006 dan paling rendah pada tahun 2010.
2. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan Indonesia dari tahun 2005-2010, yaitu tahun 2005 (0,76 %), 2006 (1 %),2007 (0,84 %), 2008 (0,76 %), 2009 (0,68 %), dan 2010 (0,58 %). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks kemiskinan kedalaman Indonesia paling tinggi pada tahun 2006 dan paling rendah pada tahun 2010.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dan indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.


Sumber : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://us.suarapembaca.detik.com/read/2010/02/22/081829/1303963/471/indonesia-dan-problem-kemiskinan

Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel, BPS.





www.gunadarma.ac.id